Penulis: Ivan Irawan
Sekretaris Jenderal ICoPI

Perkembangan teknologi kecerdasan buatan (AI) telah membawa dampak signifikan dalam berbagai sektor, termasuk sistem kepatuhan (compliance). AI berpotensi merevolusi cara organisasi mengelola risiko dan memastikan kepatuhan terhadap regulasi. Namun, seiring dengan manfaatnya, muncul pula tantangan yang perlu dihadapi oleh masyarakat, akademisi, dan pemerintah (Alevizos, L., & Ta, V. T. (2024). Automated Cybersecurity Compliance and Threat Response Using AI, Blockchain & Smart Contracts).

Peran AI dalam Sistem Kepatuhan di Masa Depan

AI menawarkan pendekatan yang lebih proaktif dan efisien dalam manajemen kepatuhan. Beberapa peran utama AI dalam sistem kepatuhan antara lain:

1. Manajemen Kepatuhan Prediktif: AI dapat menganalisis data historis untuk memprediksi potensi risiko kepatuhan di masa depan, memungkinkan organisasi untuk mengambil langkah preventif lebih awal.

2. Pemantauan Kepatuhan Real-Time: Dengan kemampuan analisis data secara langsung, AI dapat memantau transaksi dan aktivitas lainnya secara real-time untuk mendeteksi pelanggaran kepatuhan secepat mungkin.

3. Solusi Kepatuhan yang Dipersonalisasi: AI dapat menyesuaikan rekomendasi dan strategi kepatuhan sesuai dengan profil risiko dan kebutuhan spesifik setiap organisasi.

4. Inteligensia Regulasi yang Ditingkatkan: AI dapat mengumpulkan dan memproses informasi regulasi dari berbagai sumber, membantu organisasi tetap up-to-date dengan perubahan regulasi yang cepat.

5. Integrasi dengan Teknologi Lain: Menggabungkan AI dengan teknologi seperti blockchain dan Internet of Things (IoT) dapat meningkatkan transparansi dan efisiensi dalam proses kepatuhan.(Ponick, E., & Wieczorek, G. (2022). Artificial Intelligence in Governance, Risk and Compliance: Results of a study on potentials for the application of artificial intelligence (AI) in governance, risk and compliance (GRC).

Bagaimana Kita Menyikapi Perkembangan Teknologi Digital?

Sebagai manusia, kita dihadapkan pada pilihan: apakah kita akan menguasai AI atau justru dikuasai olehnya? Penting untuk menyikapi perkembangan ini dengan bijak dan proaktif. Beberapa langkah yang dapat diambil antara lain:

• Peningkatan Literasi AI: Masyarakat perlu memahami dasar-dasar AI, termasuk cara kerjanya, manfaat, dan potensi risikonya.

• Pendidikan dan Pelatihan: Akademisi dan institusi pendidikan harus menyediakan kurikulum yang relevan untuk mempersiapkan generasi mendatang menghadapi tantangan dan peluang yang ditawarkan oleh AI.

• Kebijakan dan Regulasi: Pemerintah perlu merumuskan kebijakan yang memastikan penggunaan AI yang etis dan bertanggung jawab, serta melindungi hak-hak individu dan kelompok. (Ehret, T. (2023). Where AI will play an important role in governance, risk & compliance programs. Thomson Reuters Institute).

Pro dan Kontra Penggunaan AI dalam Sistem Kepatuhan

Pro:

• Efisiensi dan Akurasi: AI dapat memproses data dalam jumlah besar dengan cepat dan akurat, mengurangi potensi kesalahan manusia.

• Deteksi Dini Risiko: Kemampuan AI dalam menganalisis pola dapat membantu mendeteksi potensi pelanggaran kepatuhan sebelum terjadi.

• Penghematan Biaya: Otomatisasi proses kepatuhan dapat mengurangi kebutuhan akan sumber daya manusia dan biaya operasional.

Kontra:

• Ketergantungan pada Data: Kualitas keputusan AI sangat bergantung pada kualitas data yang digunakan; data yang bias dapat menghasilkan keputusan yang tidak adil.

• Kehilangan Pekerjaan: Otomatisasi dapat menggantikan beberapa pekerjaan, menimbulkan tantangan dalam hal pengangguran dan kebutuhan akan keterampilan baru.

• Masalah Etika dan Privasi: Penggunaan AI dalam pengumpulan dan analisis data pribadi menimbulkan kekhawatiran terkait privasi dan potensi penyalahgunaan. (Mäntymäki, M., Minkkinen, M., Birkstedt, T., & Viljanen, M. (2022). Putting AI Ethics into Practice: The Hourglass Model of Organizational AI Governance).

Peluang dan Tantangan

Peluang:

• Inovasi dalam Kepatuhan: AI membuka kemungkinan untuk menciptakan sistem kepatuhan yang

lebih adaptif dan responsif terhadap perubahan regulasi.

• Peningkatan Akses dan Inklusivitas: Teknologi AI dapat membantu menjangkau kelompok yang sebelumnya terpinggirkan, memberikan mereka akses ke layanan dan informasi yang lebih baik.

• Kolaborasi Manusia dan Mesin: Sinergi antara kecerdasan manusia dan buatan dapat menghasilkan solusi yang lebih efektif dan inovatif.

Tantangan:

• Kesenjangan Digital: Tidak semua individu atau organisasi memiliki akses yang sama terhadap teknologi AI, menciptakan kesenjangan dalam penerapan dan manfaatnya.

• Regulasi yang Tertinggal: Peraturan yang ada seringkali tidak dapat mengimbangi laju perkembangan teknologi AI, menimbulkan potensi risiko hukum dan etika.

• Keamanan dan Keandalan Sistem: Ketergantungan pada sistem AI menuntut tingkat keamanan dan keandalan yang tinggi untuk mencegah potensi kegagalan atau penyalahgunaan.(Gill, N., Mathur, A., & Conde, M. V. (2022). A Brief Overview of AI Governance for Responsible Machine Learning Systems.)

Solusi Terbaik untuk Semua Pihak

Untuk memastikan bahwa perkembangan AI memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat, akademisi, dan pemerintah, beberapa solusi yang dapat dipertimbangkan antara lain:

• Pengembangan Kebijakan AI yang Komprehensif: Menyusun regulasi yang tidak hanya mengatur teknis penggunaan AI, tetapi juga aspek etika, privasi, dan dampak sosialnya.

• Investasi dalam Pendidikan dan Pelatihan: Menyediakan program pelatihan yang memadai untuk meningkatkan literasi digital dan keterampilan terkait AI di semua lapisan masyarakat.(Koombea.(2024). Artificial Intelligence Compliance: Strategies & Implications).

Kolaborasi Multistakeholder:Mendorong kerjasama antara pemerintah, sektor swasta, akademisi, dan masyarakat untuk menciptakan ekosistem AI yang inklusif dan berkelanjutan.

• Transparansi dan Akuntabilitas: Menjamin bahwa sistem AI yang diterapkan dapatdipertanggungjawabkan, dengan mekanisme audit dan evaluasi yang jelas.(Widyaningsih, H. (2019). Peran investasi TI dalam pengaruh IT governance terhadap kinerja perusahaan. Prima Ekonomika, 10(2), 25–36.

Kesimpulan

AI memiliki potensi besar dalam mentransformasi sistem kepatuhan, menjadikannya lebih efisien dan responsif terhadap dinamika regulasi. Namun, untuk memastikan bahwa teknologi ini memberikan manfaat yang adil dan merata, diperlukan pendekatan yang bijaksana dan kolaboratif dari semua pihak. Dengan regulasi yang tepat, pendidikan yang memadai, dan komitmen terhadap etika, kita dapat memastikan bahwa AI menjadi alat pemberdaya, bukan penguasaan.

 

Referensi

Alevizos, L., & Ta, V. T. (2024). Automated Cybersecurity Compliance and Threat

Response Using AI, Blockchain & Smart Contracts.

Ehret, T. (2023). Where AI will play an important role in governance, risk & compliance

programs. Thomson Reuters Institute.

Gill, N., Mathur, A., & Conde, M. V. (2022). A Brief Overview of AI Governance for

Responsible Machine Learning Systems.

Koombea. (2024). Artificial Intelligence Compliance: Strategies & Implications.

Mäntymäki, M., Minkkinen, M., Birkstedt, T., & Viljanen, M. (2022). Putting AI Ethics

into Practice: The Hourglass Model of Organizational AI Governance.

Ponick, E., & Wieczorek, G. (2022). Artificial Intelligence in Governance, Risk and

Compliance: Results of a study on potentials for the application of artificial intelligence

(AI) in governance, risk and compliance (GRC).

Widyaningsih, H. (2019). Peran investasi TI dalam pengaruh IT governance terhadap kinerja perusahaan. Prima Ekonomika, 10(2), 25–36.