Mengawasi risiko kepatuhan di balik persetujuan yang terus diperpanjang |
Dr. Ir. Aceng Abdul Hamid, S.T., M.M. | Praktisi tata kelola dan kepatuhan serta dosen Magister Manajemen STIE Cirebon
Misalkan sebuah perusahaan sedang memperbaiki sistem transaksi. Selama satu bulan, pemeriksaan yang biasanya dilakukan melalui aplikasi dialihkan kepada petugas. Penanggung jawab telah ditunjuk, persetujuan tersedia, dan pelayanan dapat dilanjutkan. Pada saat itu, keputusan tersebut tampak masuk akal.
Masalah muncul ketika perbaikan belum selesai. Izin diperpanjang, lalu diperpanjang lagi. Transaksi bertambah, sedangkan jumlah pemeriksa tetap. Petugas mulai membagi perhatian antara pekerjaan rutin dan pemeriksaan tambahan. Di meja pemberi persetujuan, yang terlihat mungkin hanya permintaan tambahan waktu. Di lapangan, cara kerja dan besarnya risiko sudah berubah.
Ilustrasi ini menunjukkan celah yang patut diperhatikan profesi kepatuhan. Organisasi dapat memiliki dokumen persetujuan yang lengkap sambil perlahan terbiasa bekerja di luar prosedur normal. Aturan tertulisnya tetap sama, tetapi pengecualian menentukan bagaimana pekerjaan sebenarnya dilakukan.
Menurut saya, persoalan terpentingnya terletak pada perubahan kebijakan yang berlangsung melalui keputusan per kasus, tanpa pernah dibahas sebagai perubahan kebijakan. Setiap pemberi persetujuan melihat satu permohonan. Belum tentu ada yang melihat akibat seluruh permohonan itu terhadap pengendalian perusahaan.
Persetujuan memiliki batas
Pengecualian dapat memberi ruang bagi perusahaan untuk menghadapi gangguan atau keadaan yang belum tertampung dalam prosedur. Namun, ruang tersebut harus ditelusuri sampai ke sumber aturannya. Ketentuan internal yang mengatur cara kerja perlu dibedakan dari kewajiban hukum dan komitmen kepada pihak lain.
Persetujuan seorang pejabat tidak dapat mengesampingkan kewajiban hukum. Jika peraturan menyediakan pengecualian, syarat dan mekanisme yang ditetapkan di dalamnya harus diikuti. Perubahan kewajiban kontraktual pun perlu memperhatikan perjanjian dan hak pihak terkait. Karena itu, alasan mendesak saja belum cukup untuk menentukan bahwa suatu permintaan boleh disetujui.
Untuk lembaga dalam cakupan POJK Nomor 48 Tahun 2024, Pasal 2 ayat (5) menegaskan kewajiban menjalankan usaha secara sehat dan mematuhi ketentuan yang relevan. Pasal 3 mewajibkan SOP tata kelola yang memadai, berikut evaluasi dan penginiannya.[1] Kewajiban tersebut menjadi pijakan ketika perusahaan menilai apakah penyesuaian prosedur masih berada dalam ruang kewenangannya.
Hal yang sama berlaku pada urutan kejadian. Penyimpangan yang sudah terjadi perlu dicatat dan ditangani apa adanya. Persetujuan yang terbit belakangan tidak boleh membuat catatan seolah-olah kontrol sudah dijalankan sejak awal. Dokumen keputusan harus membantu menjelaskan kejadian, termasuk ketika penjelasannya tidak nyaman bagi organisasi.
Risiko berubah selama izin berjalan
Dalam ilustrasi pembuka, pemeriksaan manual mungkin memadai untuk volume awal. Setelah transaksi meningkat, petugas dapat kesulitan mempertahankan ketelitian dan waktu pemeriksaan yang sama. Jika pemeriksaan akhirnya dilakukan sesudah transaksi, kemampuan mencegah kesalahan ikut berubah. Menemukan kesalahan setelah dana berpindah, misalnya, tidak selalu menghasilkan perlindungan yang setara dengan mencegahnya sebelum transaksi diproses.
Risiko juga tumbuh melalui hubungan antarkeputusan. Izin akses tambahan dapat dinilai terpisah dari penundaan rekonsiliasi. Padahal, jika keduanya berlaku pada proses yang sama, petugas memiliki ruang tindakan lebih luas ketika pemeriksaan atas tindakannya justru tertunda. Dua persetujuan yang tampak terbatas dapat bersama-sama melemahkan kontrol penting.
Itulah sebabnya ketiadaan insiden belum cukup menjadi alasan perpanjangan. Manajemen tetap perlu mengetahui apakah kontrol sementara benar-benar dilaksanakan dan apakah pemeriksanya masih memiliki kapasitas. Persetujuan lama dibuat berdasarkan keadaan lama. Ketika keadaan berubah, dasar penilaiannya perlu diperbarui.
Perpanjangan adalah keputusan baru
Permintaan perpanjangan sebaiknya membawa informasi tentang kemajuan perbaikan, hambatan yang belum teratasi, dan perubahan paparan risiko. Mengulang alasan permohonan pertama akan menyulitkan pemberi persetujuan menilai apakah tambahan waktu masih layak diberikan. Ada perbedaan besar antara pekerjaan yang hampir selesai dan pekerjaan yang belum dimulai karena anggarannya belum tersedia.
Kontrol sementara juga perlu dijelaskan sampai dapat diperiksa pelaksanaannya. Istilah “pengawasan tambahan” terlalu longgar bila tidak disertai penanggung jawab, cakupan, waktu pemeriksaan, dan bukti yang harus disimpan. Jika suatu metode secara tegas diwajibkan oleh ketentuan yang berlaku, perusahaan tidak dapat menggantinya semata-mata dengan kontrol lain yang dianggap cukup.
Batas izin perlu mengikuti sifat proses. Selain tanggal berakhir, perusahaan dapat menetapkan batas volume atau cakupan layanan serta kondisi yang mengharuskan aktivitas dibatasi atau dihentikan. Kegagalan kontrol sementara harus memicu tindakan sebelum tenggat tiba. Sebaliknya, habisnya masa izin tidak membuktikan bahwa masalah telah selesai.
Pembicaraan ini juga perlu sampai pada pilihan bisnisnya. Apakah volume harus dibatasi? Apakah sumber daya perbaikan perlu ditambah? Dapatkah sebagian layanan ditunda? Keputusan tersebut membantu perusahaan menanggung konsekuensi pilihannya secara terbuka, alih-alih terus membebankannya kepada petugas yang menjalankan prosedur sementara.
Direksi perlu melihat pola
Daftar pengecualian akan lebih berguna jika dapat menunjukkan keterkaitan antarizin. Catatan perlu menghubungkan aturan yang terdampak dengan pemilik proses, kontrol sementara, dasar persetujuan, dan hasil pemantauannya. Riwayat perpanjangan harus tetap terlihat. Umur persoalan tidak boleh kembali menjadi nol hanya karena permohonan memperoleh nomor baru.
Bagi Direksi, perhatian layak diarahkan pada pengecualian yang paling lama berlangsung, paling besar paparannya, atau berulang pada proses yang sama. Penurunan jumlah izin belum tentu menunjukkan perbaikan. Beberapa izin mungkin digabung menjadi satu persetujuan yang cakupannya jauh lebih luas. Karena itu, jumlah transaksi atau pihak yang terdampak perlu dibaca bersama bukti pelaksanaan kontrol.
Pembagian tanggung jawabnya tetap penting. Three Lines Model yang diperbarui The Institute of Internal Auditors pada 2026 menempatkan kepemilikan risiko serta pelaksanaan proses dan kontrol pada manajemen lini pertama. Peran lini kedua memberikan dukungan keahlian, pemantauan, dan pengujian kritis. Audit internal memberikan asurans independen dan objektif tanpa mengambil alih keputusan manajemen.[2] Dalam penerapannya, telaah kepatuhan tidak memindahkan tanggung jawab operasional dari pemilik proses.
ISO 37301:2021 menempatkan evaluasi dan perbaikan dalam kerangka sistem manajemen kepatuhan.[3] ISO 37302:2025 mendukungnya melalui panduan evaluasi efektivitas.[4] Bagi pengelolaan pengecualian, saya menerjemahkan arah tersebut menjadi kebutuhan untuk menguji hasil: apakah kontrol bekerja, apakah paparan berkurang, dan apakah penyebab perpanjangan benar-benar ditangani.
Menutup izin dengan bukti perbaikan
Kembali ke perusahaan dalam ilustrasi tadi, pemasangan fitur aplikasi baru belum menuntaskan pekerjaannya. Pemilik proses perlu menunjukkan bahwa fitur telah diuji, pengguna mampu menjalankannya, dan transaksi benar-benar melewati pengendalian yang ditetapkan. Akses sementara perlu ditinjau kembali. Transaksi atau pemeriksaan yang tertunda selama masa pengecualian juga harus diselesaikan atau ditangani secara jelas.
Pengecualian yang berulang dapat pula menunjukkan bahwa prosedur normal sudah tidak memadai. Dalam keadaan itu, perusahaan perlu menelaah dan memperbarui kebijakan melalui kewenangan yang sah, dengan tetap memenuhi kewajiban yang berlaku. Menjaga sebuah SOP tetap utuh di atas kertas sambil terus memberi dispensasi hanya membuat pegawai sulit mengetahui aturan mana yang sungguh-sungguh berlaku.
Target nol pengecualian pun perlu diperlakukan hati-hati. Target tersebut dapat mendorong penyembunyian masalah jika pegawai merasa pelaporan justru akan merugikan mereka. Pimpinan perlu memberi ruang bagi keterbukaan, sekaligus menuntut penyelesaian atas kelemahan yang sudah diketahui. Bila kapasitas pemeriksaan tidak sebanding dengan tuntutan pelayanan, masalahnya perlu dibawa ke keputusan sumber daya.
Pada akhirnya, kualitas pengelolaan pengecualian terlihat dari kemampuan perusahaan menjelaskan mengapa izin diberikan, apa yang terjadi selama izin berjalan, dan bagaimana proses kembali terkendali. Dalam ilustrasi pembuka, pekerjaan selesai ketika pemeriksaan normal benar-benar berfungsi dan sisa masalah telah ditangani. Sampai bukti itu tersedia, kata “sementara” masih menyimpan pekerjaan yang belum diselesaikan.
Rujukan
[1] Otoritas Jasa Keuangan. (2024). Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 48 Tahun 2024 tentang Tata Kelola yang Baik bagi Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya. Pasal 2 ayat (5) dan Pasal 3. Sumber resmi
[2] The Institute of Internal Auditors. (2026). Three Lines Model: Assurance and Advice in Support of Effective Governance. Statement of Position, hlm. 3 dan 13. Sumber resmi
[3] International Organization for Standardization. (2021). ISO 37301:2021 — Compliance management systems — Requirements with guidance for use. Sumber resmi
[4] International Organization for Standardization. (2025). ISO 37302:2025 — Compliance management systems — Guidance for the evaluation of effectiveness. Sumber resmi
Tentang penulis
Aceng Abdul Hamid adalah praktisi tata kelola, kebijakan dan standardisasi kepatuhan, serta pelindungan data pribadi di sektor jasa keuangan. Ia dosen Magister Manajemen STIE Cirebon dan penulis buku Manajemen Kepatuhan. Pandangan dalam tulisan ini merupakan pendapat pribadi penulis.
Email: [email protected] | HP: 087838122042