Jan Hadi Putra dan Yoyok W Prakoso

Di sebuah bengkel kecil di pinggiran Jepara, seorang perajin mebel sedang mengamplas kaki kursi jati yang hampir jadi. Ia tidak tahu—dan mungkin tidak perlu tahu, pikirnya—bahwa jauh di Brussels, sekelompok birokrat Uni Eropa baru saja mengetuk palu untuk sebuah aturan bernama Ecodesign for Sustainable Products Regulation, disingkat ESPR. Namun cepat atau lambat, aturan itu akan sampai juga ke bengkelnya. Bukan lewat surat resmi, melainkan lewat pertanyaan sederhana dari pembeli di Rotterdam: “Bisa tunjukkan dari mana kayu ini berasal, dan berapa jejak karbonnya?”
Itulah wajah baru perdagangan dengan Eropa. Sejak ESPR resmi berlaku Juli 2024 dan rencana kerja implementasinya disahkan April 2025, Uni Eropa perlahan mewajibkan setiap produk yang masuk ke pasarnya membawa semacam “paspor”—Digital Product Passport (DPP)—yang mencatat riwayat produk itu sejak bahan mentah hingga sampai di rak toko. Bagi perusahaan besar, ini mungkin sekadar proyek IT baru. Tapi bagi jutaan UKM Indonesia yang bergantung pada ekspor tekstil, mebel, kerajinan, dan produk kreatif ke Eropa, ini adalah babak baru yang menuntut cara berpikir baru.
Yang membuat momentum ini terasa mendesak sekaligus menjanjikan adalah satu peristiwa lain: pada 23 September 2025, Indonesia dan Uni Eropa menandatangani kesepakatan dagang IEU-CEPA, yang akan menghapus tarif hingga 80 persen untuk produk ekspor Indonesia mulai 1 Januari 2027. Sawit, tekstil, alas kaki, produk kreatif—semua kebagian angin segar. Tapi ada syaratnya, dan syarat itu tidak ditulis kecil-kecil di footnote. Tarif nol persen hanya berarti sesuatu jika produk yang dikirim benar-benar bisa memenuhi standar kualitas dan keberlanjutan yang ditetapkan Eropa. Pintu terbuka lebar, tapi hanya untuk yang siap masuk.
Pertanyaannya kemudian bukan lagi apakah UKM Indonesia harus merespons Green Deal. Pertanyaannya adalah: mau direspons sebagai beban yang menggerus untung, atau sebagai investasi yang membangun keunggulan jangka panjang?

Ketika Eropa Sendiri Pun Kewalahan
Ada baiknya kita tidak buru-buru merasa menjadi korban regulasi asing. Faktanya, UKM di Eropa sendiri juga megap-megap. Survei Flash Eurobarometer terhadap puluhan ribu UKM Eropa menemukan bahwa lebih dari separuh dari mereka—55 persen—menyebut beban regulasi sebagai tantangan terbesar yang mereka hadapi hari ini. Ironisnya, survei yang sama juga mencatat bahwa 93 persen UKM Eropa mengaku telah berkomitmen pada transisi hijau. Jadi bukan soal mau atau tidak mau; soalnya adalah bagaimana caranya, dan siapa yang punya sumber daya untuk sampai ke sana lebih dulu.
Bagi UKM Indonesia, tekanan itu datang berlapis-lapis dan kadang membingungkan. Ada EUDR yang mengurus soal deforestasi—menyasar sawit, kakao, karet, produk hutan. Ada ESPR dengan Digital Product Passport-nya yang menyasar produk manufaktur dan tekstil. Ada pula aturan pelaporan keberlanjutan perusahaan besar (CSRD) yang, meski ditujukan untuk korporasi raksasa, efeknya bisa merembes ke bawah lewat rantai pasok—termasuk ke UKM yang menjadi pemasok mereka.
Untungnya, ada kabar yang melegakan. Sepanjang 2025, Uni Eropa merevisi sejumlah aturan lewat paket yang disebut “Omnibus”—termasuk menunda penerapan EUDR dan mempersempit cakupan wajib lapor CSRD sehingga tekanan yang merembes ke UKM dalam rantai pasok jadi lebih ringan. Ini bukan pembebasan permanen, tapi ibarat lampu kuning yang memberi waktu tambahan sebelum lampu merah benar-benar menyala. Pertanyaannya: dipakai untuk apa waktu tambahan itu?

Kepatuhan yang Punya Wajah: Mengenal ISO 37301
Di titik inilah kita perlu berkenalan dengan satu istilah yang terdengar teknis tapi sebenarnya cukup manusiawi: ISO 37301, standar internasional untuk sistem manajemen kepatuhan.
Bayangkan ISO 37301 bukan sebagai tumpukan dokumen yang harus difotokopi untuk auditor, melainkan sebagai kebiasaan baik yang dilembagakan: pemilik usaha yang benar-benar berkomitmen pada aturan main (bukan sekadar menghindari razia), staf yang tahu risiko apa yang harus diwaspadai, dan catatan yang rapi sehingga ketika ditanya “dari mana bahan ini berasal,” jawabannya tidak perlu mengarang.
Yang menarik, standar ini dirancang fleksibel—bisa diterapkan proporsional sesuai ukuran usaha, bukan hanya cocok untuk korporasi multinasional. Sebuah UKM tidak harus langsung mengejar sertifikasi penuh untuk mulai memetik manfaatnya; prinsip-prinsip intinya—komitmen pemilik usaha, pemetaan risiko, dan dokumentasi yang tertib—bisa diadopsi bertahap sebagai kerangka kerja internal lebih dulu.
Dan di sinilah letak pergeseran cara pandang yang penting: kepatuhan berhenti menjadi kata yang berkonotasi “terpaksa,” dan mulai menjadi infrastruktur kepercayaan. Ketika seorang pembeli di Eropa harus memilih antara dua pemasok yang harganya mirip, tapi satu punya sistem tata kelola yang bisa diverifikasi dan satu lagi tidak, pilihannya jadi jelas.

Kenapa Kepatuhan Bisa Jadi Aset, Bukan Cuma Biaya
Di sinilah kita perlu meminjam satu kerangka berpikir dari ilmu strategi bisnis, yang dikenal sebagai teori berbasis sumber daya, atau resource-based view (RBV). Intinya sederhana: keunggulan bersaing yang bertahan lama tidak datang dari harga murah semata—karena harga murah gampang ditiru—melainkan dari sumber daya yang bernilai, langka, sulit ditiru, dan sulit digantikan.
Nah, kapasitas kepatuhan yang dibangun serius—sistem, data, keterampilan tim, plus reputasi yang menyertainya—punya potensi menjadi persis sumber daya semacam itu. Bukan produk fisiknya yang membuat sebuah UKM unggul, melainkan kemampuannya membuktikan, dengan data yang rapi dan terverifikasi, bahwa produknya diproduksi dengan cara yang bisa dipertanggungjawabkan. Itu jauh lebih sulit ditiru pesaing yang masih mengandalkan cara-cara lama, dibanding sekadar menurunkan harga jual.
Riset terbaru mendukung intuisi ini. Sebuah studi di jurnal Business Strategy and the Environment (2026) menemukan bahwa UKM yang berpartisipasi aktif dalam platform digital mengalami pertumbuhan penjualan dan profitabilitas yang signifikan lebih tinggi—bukti bahwa investasi pada kapabilitas digital dan keberlanjutan justru saling menguatkan, bukan saling menggerogoti anggaran. Studi yang sama juga merujuk pada model kematangan keberlanjutan yang memungkinkan UKM menilai posisinya secara bertahap, bukan dituntut lompatan instan dari nol ke seratus.
Tapi ada catatan penting: sertifikasi atau label kepatuhan hanya bernilai strategis kalau dibangun di atas kapabilitas yang benar-benar nyata—bukan sekadar formalitas untuk memajang logo. Sinyal yang kosong akan cepat terbongkar begitu ada audit atau pertanyaan lanjutan dari pembeli.

Digital: Jembatan yang Sering Dilupakan
Ada satu pertanyaan yang sering luput dibahas: dari mana UKM mendapat data yang dibutuhkan Digital Product Passport atau sistem pelacakan bahan baku? Jawabannya jarang menyenangkan—kebanyakan masih dicatat di buku tulis, atau di kepala pemilik usaha.
Di sinilah konsep kematangan digital (digital maturity) menjadi jembatan yang sebenarnya lebih penting dari sertifikat itu sendiri. Sebuah kajian menyeluruh terhadap puluhan riset ilmiah internasional (2025) memetakan proses ini menjadi empat tahap yang cukup masuk akal: mulai dari inisiasi—sekadar mulai mencatat secara digital—lalu pengembangan, integrasi antar-sistem, hingga akhirnya optimalisasi penuh. Tidak ada UKM yang diharapkan langsung lompat ke tahap terakhir.
Kajian lain, yang meninjau kematangan digital dan keberlanjutan ekonomi UKM (2025), menemukan pola yang menarik: kematangan digital memang mendorong inovasi, efisiensi, dan akses pembiayaan yang lebih baik. Tapi hasil itu sangat bergantung pada tiga hal—kapasitas internal usaha, dukungan kebijakan pemerintah, dan literasi digital pelaku usahanya sendiri. Tanpa tiga hal ini berjalan bersama, teknologi secanggih apa pun tidak banyak membantu.
Bagi perajin di Jepara tadi, ini artinya sesuatu yang cukup sederhana untuk dimulai: mencatat asal kayu, tanggal produksi, dan proses pengolahan secara digital—bukan lagi di buku catatan yang bisa basah kena hujan, tapi di sistem yang bisa diakses dan diverifikasi kapan saja. Langkah kecil ini adalah fondasi yang sama, baik untuk memenuhi EUDR besok, maupun Digital Product Passport lusa.

Merangkai Jadi Langkah Nyata
Kalau tiga hal ini—kepatuhan yang berwajah manusiawi lewat ISO 37301, cara pandang RBV yang melihat kepatuhan sebagai aset, dan kematangan digital yang bertahap—dirangkai jadi kerangka kerja praktis, kira-kira begini urutannya.
Mulai dari yang paling dasar: bangun kebiasaan tata kelola sebelum mengejar sertifikat. Komitmen pemilik usaha, daftar risiko sederhana, dan catatan yang rapi sudah cukup untuk memulai—sertifikasi formal bisa menyusul belakangan, saat usaha sudah lebih siap.
Lalu, perlakukan data sebagai investasi, bukan beban administratif. Mendigitalkan pencatatan bahan baku dan proses produksi hari ini adalah persiapan langsung untuk persyaratan pelacakan yang akan datang—apa pun nama regulasinya besok.
Manfaatkan juga jendela waktu yang sedang terbuka. Penundaan EUDR dan penyempitan cakupan CSRD lewat revisi Omnibus bukan alasan untuk menunda-nunda, melainkan kesempatan untuk membangun kapabilitas sebelum tenggat sesungguhnya tiba—karena jendela seperti ini jarang terbuka dua kali dengan lebar yang sama.
Dan yang terakhir, jangan malu menceritakan kepatuhan sebagai nilai jual. Riset internasional mencatat bahwa perusahaan yang bergerak lebih dulu merespons ESPR berpotensi meraih keunggulan strategis jangka panjang, karena mereka memahami jejak lingkungan produknya sendiri secara sistemik—pemahaman yang bisa dikonversi menjadi harga premium di pasar Eropa yang makin sadar keberlanjutan.

Penutup: Kembali ke Bengkel di Jepara
Perajin mebel tadi mungkin tidak akan pernah membaca dokumen ESPR setebal ratusan halaman, dan itu tidak masalah. Yang ia butuhkan bukan pemahaman regulasi kata demi kata, melainkan kebiasaan baru: mencatat, mendokumentasikan, dan bisa menjawab dengan percaya diri ketika ditanya dari mana bahan bakunya berasal.
EU Green Deal, dengan segala kerumitannya, sering dipandang sebagai ancaman yang datang dari jauh. Tapi kalau dibaca ulang, ia sebenarnya menawarkan sesuatu yang lebih personal: kesempatan untuk membangun kebiasaan baik yang, pada akhirnya, membuat usaha kecil lebih tahan banting—entah pembelinya di Rotterdam, Tokyo, atau di pasar lokal sekalipun. IEU-CEPA membuka pintu tarif. Green Deal menentukan siapa yang layak melewatinya. Dan bagi UKM Indonesia, pilihannya bukan antara patuh atau tidak—melainkan antara menunggu dipaksa, atau mulai membangun kesiapan itu dari sekarang, sedikit demi sedikit, seperti mengamplas kaki kursi hingga benar-benar halus.

Sumber & Bacaan Lanjutan
• Alajmi, F. (2026). Resource-Centered Transformation Paths: The Role of Digital Transformation in Optimizing SME Resources for Sustainable Entrepreneurship. Business Strategy and the Environment.
• European Commission, DG GROW. (2024). Flash Eurobarometer 549: SMEs, Resource Efficiency and Green Markets.
• European Economic and Social Committee. (2025). The Competitiveness of the EU’s SMEs in Light of New Administrative Burdens (Opinion INT/1075).
• Journal of Global Responsibility (2025). Digitalization in Stages: Advancing Sustainability Reporting in SMEs through a Maturity-Based Adoption Model, 17(2), 250–292.
• Dinasti International Journal of Management Science (2025). Digital Maturity and SME Economic Sustainability: A PRISMA-Based Systematic Review.
• American Bar Association, Business Law Today (2025). How EU Sustainability Regulations Present Opportunities for U.S. Companies.
• CELIOS & PUSHAM UII (2025). Setelah Kesepakatan IEU-CEPA: Bagaimana Indonesia Mengejar Standar Lingkungan dan HAM untuk Bisa Ekspor ke Uni Eropa? The Conversation Indonesia.
• Bisnis.com (24 April 2025). Uni Eropa Melunak soal Aturan EUDR, Peluang bagi Indonesia?
• UKMINDONESIA.ID (17 Juli 2025). Indonesia dan Uni Eropa Capai Kesepakatan I-EU CEPA, UMKM Bisa Nikmati Tarif Ekspor Nol Persen.
• ISO 37301:2021 + Amandemen A1:2024. Compliance management systems — Requirements with guidance for use.
• Barney, J. (1991). Firm Resources and Sustained Competitive Advantage. Journal of Management, 17(1), 99–120. (rujukan teori dasar RBV)